Mahkamah Konstitusi Turki memutuskan untuk tidak melarang Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang dituduh mengancam sistem sekuler negara itu
Akhirnya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) selamat dari “ancaman” pembubaran. Namun para hakim memotong pendanaan dari departemen keuangan bagi AKP sebesar 50% untuk tahun ini.
Sebelum ini, AKP meraih kemenangan besar dalam pemilu tahun lalu, membantah ingin membentuk negara Islam secara diam-diam. Sebuah “stigma” yang sering dilontarkan atas keberadaan partai-partai Islam di mananapun, selama ini. AKP menyebut kasus ini sebagai serangan terhadap demokrasi.
Elit militer yang berkuasa melihat diri mereka sebagai penjaga negara Turki moden yang sekuler, yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk.
Hakim Ketua Hasim Kilic mengatakan sanksi keuangan yang dijatuhkan kepada AKP adalah “peringatan serius”.
Saya berharap pihak partai yang bersangkutan akan mengevaluasi hasil ini dengan benar dan memahami pesan yang diberikan
Untuk melarang AKP berpolitik, setidaknya tujuh dari 11 hakim MK harus memberi suara yang mendukung pelarangan tersebut. Tetapi enam hakim ingin larangan diterapkan sementara lima lainnya tidak. (more…)