Memuat berita yang memihak kepada ISLAM

Desember 12, 2008

Mengapa Berkiblat Pada ‘HAM’?

Filed under: Seputar pemikiran islam — Tag:, , — iaaj @ 4:05 am

ditulis oleh Mirzah Abdulaziz
sumber dari warnaislam.com

Mengambil judul diatas membuat penulis bermaksud mengatakan bahwa mengapa kita berkiblat pada HAM versi Barat padahal dalam Islam sendiri, hak-hak manusia sudah termaktub secara tegas. Dasar-dasar HAM ini tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Jika kita berbicara tentang hak-hak manusia dalam Islam, maka yang dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Dan hak-hak ini dikodifikasi dalam ajaran Islam.

Sebelum Islam datang, masyarakat jāhiliyyah hidup dalam kegelapan (azh-zhulumāt). Setelah Islam datang, maka Islam mengeluarkan mereka dari kegelapan tersebut kepada cahaya (al-nūr). Hidup dalam kegelapan, mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk, petunjuk dan kesesatan, halal dan haram, ma’ruf dan mungkar, hak dan kewajiban dan seterusnya.

Dengan kedatangan Islam, mereka mengetahui perbedaan tersebut. Dalam hubungannya dengan hak-hak asasi manusia, maka di zaman jāhiliyyah dapat dijadikan contoh bahwa yang kuat berada di atas yang lemah, yang kaya berada di atas yang miskin, yang pintar berada di atas yang bodoh dan seterusnya. Dan hal-hal tersebut mengidentifikasikan suatu kondisi sebuah masyarakat yang tidak menyadari hak-hak tiap individu.

Untuk itu, Islam membuat aturan yang memberikan perimbangan dan keserasian dalam kehidupan individu dan masyarakat. Ia menentukan hak dan kewajiban. Seseorang berhak mendapatkan hak-hak karena ia menunaikan kewajiban dan seseorang menunaikan kewajiban karena ia mempunyai hak-hak. Tidak terdapat pertentangan antara keduanya. Islam menyatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Hal itu karena segalanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Seseorang yang menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah akan mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT di dunia dan akhirat. Sehingga secara normatif bila ia meninggalkan kewajiban tersebut, ia mendapat murka Allah di dunia dan akhirat.

Memandang Dalam Skup Kenegaraan

Jika ditinjau dalam lingkup kenegaraan, Islam telah meletakkan hal-hal fundamental universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan. Sebagai contoh, darah manusia adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh ditumpahkan tanpa dasar hukum yang kuat, ini merupakan hak bagi setiap manusia untuk hidup dan merupakan hak bagi bagi anak Adam akan jiwanya (lihat Q.S. Al-Maidah: 32 dan An’am: 151).[1]

Kemudian hak atas keselamatan hidup (Q.S. Al-Māidah: 32); tidak diperkenankan untuk menindas kaum perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, orang sakit dan yang luka-luka, kehormatan dan kesucian kaum perempuan dihormati. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup (Q.S. Adz-Dzāriyāt, ayat 19); jika ada orang yang kelaparan harus diberi makan, yang tidak berpakaian harus diberi pakaian, dan yang luka-luka atau terkena wabah penyakit harus dirawat secara medis tanpa membeda-bedakan apakah mereka itu anggota masyarakat Islam atau berasal dari non-Islam.

Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk diperjual belikan sebagai hamba sahaya. Tentang hal ini secara tegas Nabi saw mengatakan sebagai berikut: “Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari Kiamat. Dari ketiganya ini, salah satu adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya.” (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

Selain itu Islam juga sangat mengedepankan hak keadilan, ini adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan islam kepada manusia. Al-Qur’an telah menetapkan:

“Janganlah membiarkan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berbuat sewenang-wenang” (Q.S. Al-Maidah: 2).

“Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (Q.S. Al-Maidah: 8).

Hal ini menjelaskan bahwa kaum muslim harus adil bukan saja terhadap sahabat-sahabatnya melainkan juga terhadap musuh-musuhnya. Dengan kata lain, keadilan yang diperintahkan Islam kepada para penganutnya tidak dibatasi kepada warga negaranya sendiri, atau kepada keseluruhan masyarakat muslim, atau kepada jenis kelamin tertentu; keadilan itu diberikan kepada segenap umat manusia.

Dalam hal memilih dan mengangkat kepala Negara, tanggung jawab atas kekuasaan pemerintah di suatu negara Islam dipercayakan kepada seorang pemimpin yang dapat disebandingkan dengan seorang presiden atau perdana menteri (jika “terpaksa” harus disebandingkan dengan demokrasi Barat). Semua laki-laki dan perempuan dewasa yang tunduk kepada konstitusi fundamental berhak memberikan suara bagi pemilihan pemimpin.[2] Kemudian Islam juga memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga Negara dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebar keburukan.

Kalau dalam dunia pendidikan? tidak usah dipertanyakan lagi, karena kewajiban menuntut ilmu sudah jelas dibebankan kepada setiap orang yang otomatis sebagai konsekuensi logisnya adalah setiap manusia mempunyai hak menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadist bahwa “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (H.R. Ibnu Majah). “… dan barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka dengannya Allah memudahkan jalannya ke surga.” (H.R. Mutafaq Alaih).

Pertanyaan yang muncul, mengapa kita berkiblat pada konsep HAM ala Barat? tidak lain karena berbagai jawaban yang sudah panjang lebar dibahas dalam forum-forum kajian; warisan kolonialisme, upaya “modernisasi”, belum bersandar pada syariat, dll.

[1] Lihat pembahasan lebih lanjut dalam Ibnu Taimiyyah , Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah fī Ishlāh Al-Rā’i wa Al-Ra’iyyah, pada bab الحدود والحقوق التي لآدمي معين (Jāmi’ah al-Islām Muhammad bin Sa’ūd al-Islāmiyyah: Dār al-Kātib al-‘Arabiy, 1402 H).

[2] Maulana Abul A’la Maududi, Hak-Hak Manusia Dalam Islam.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: