Memuat berita yang memihak kepada ISLAM

Desember 12, 2008

Antara Siyasah Syar’iyyah dan Benturan Pemikiran

ditulis oleh Mirzah Abdulaziz
sumber dari warnaislam.com

Fiqih politik atau fiqih siyasah syar’iyyah menurut perspektif syariat merupakan salah satu dari beberapa aspek fiqih Islam yang luas, yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Termasuk dalam upaya menjamin hak-hak setiap manusia, tak bisa dipungkiri hal ini sangat erat kaitannya dengan hak-hak politik. Karena setiap manusia yang hendak mendapatkan atau mewujudkan tujuan atau keinginan pribadi dan bersama, maka pasti akan melakukan upaya politik tersebut baik lewat partisipasi politik maupun pemikiran-pemikiran politik.

Islam memandang berpikir itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab dengan berpikir, manusia menyadari posisinya sebagai hamba dan memahami fungsinya sebagai khalifatullah di muka bumi. Al-Quran berkali-kali merangsang manusia, agar banyak memikirkan dirinya, lingkungan sekitarnya, dan alam semesta. Sebagaimana firman Allah SWT; “Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran”.[1]

Diantara fenomena yang disadari oleh sebagian pengkaji teori-teori politik secara umum terdapat hubungan yang erat antara timbulnya pemikiran-pemikiran politik dan perkembangan kejadian-kejadian historis. Sifat hubungan diantara keduanya berubah-ubah, terkadang pemikiran-pemikiran itu tampak menjadi penggerak terjadinya berbagai kejadian dan tekadang menjadi pendorong atau rahim yang melahirkan pendapat-pendapat itu.
Falsafah Politik

Kita dapat mendefinisikan pemikiran politik dengan melihat masalah-masalah dan topik-topiknya, yaitu macam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh “masyarakat politik”. Namun, apakah itu masyarakat politik? Dan apa itu politik?

Suatu masyarakat dikatakan sebagai masyarakat politik jika ia mempunyai lembaga kekuasaan yang khusus, yang dapat menetapkan hukum dan undang-undang, yang ia buat atau ia adopsi, yang mengatur perilaku masyarakat. Kemudian hukum dan undang-undang itu ia aplikasikan kepada masyarakat dan memaksa mereka untuk mematuhinya. Lalu undang-undang itu dipatuhi secara umum oleh masyarakat dan diakui mempunyai kekuatan dengan sukarela atau terpaksa, juga ia diakui sebagai kekuatan material.[2]

Politik itu sendiri adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.[3] Dengan demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapainya, seperti yang disebut Peter Merkl; “Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sisoal yang baik dan berkeadilan (Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice)[4] merupakan tujuan dari kegiatan politik. Ibn Taimiyah, dalam Majmu’ Fatawa mengatakan; “Tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan (ijtima’i), mewujudkan kerja sama dan tolong-menolong. Kerja sama dan tolong–menolong itu dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah apa pun yang membahayakan mereka.

Maka dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk politik yang dibentuk oleh alam. Tetapi, perkumpulan manusia itu perlu diatur dengan berbagai ketentuan yang dapat menjaga kesejahteraan mereka, baik yang berupa perintah ataupun larangan. Mereka juga harus mematuhi pemimpin yang terpilih demi mencapai cita-cita bersama serta menjauhi segala bentuk perilaku yang menjadi sumber kejahatan. Semua manusia harus taat kepada penguasa yang menentukan perintah dan mengeluarkan larangan.[5]

Politik dalam pandangan ulama klasik ada dua makna, makna umumnya yaitu; menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syariat agama. Karena itu mereka mengenal istilah khilafah, yang berarti perwakilan dari Rasulullah saw untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Dan makna khususnya adalah; pendapat yang dinyatakan imam, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya, untuk menangkal kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus.[6]
Memaknai Partisipasi Politik

Untuk partisipasi politik, Herbert McClosky, seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat; partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat memalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy)[7]

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.

Allah SWT telah menggariskan bahwa umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Imamah (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera. Kemudian, dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurusi bidang-bidang wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama.[8] Dengan demikian, partisipasi politik sangat dibutuhkan guna menjamin terlaksananya pemerintahan yang adil.

Dari sini kita bisa menarik kesimpulan seberapa pentingnya masyarakat perlu terlibat dalam pemerintahan atau mengontrol sistem pemerintahan tersebut. Hal ini sekaligus sebagai upaya menjalankan hak-haknya sebagai warga negara. Namun dalam percaturan partisipasi politik ini, masyakarat Muslim khususnya di Indonesia selalu terbentur pada persoalan syariat sebagai dasar negara yang membuka jurang antara kubu aktivis negara yang Islamis dan aktivis negara yang nasionalis. Hal ini masih sama seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia dulu. Bedanya, saat ini mulai berkembang aktivis negara islamis yang non-islamis (?).
Syariat Or No Syariat

Berawal dari semangat menjalankan kehidupan beragama berdasarkan syariat dalam bingkai negara, maka selain membicarakan tentang partisipasi politik, pasti tidak akan lepas dari pembahasa politik Islam itu sendiri. Politik Islam yang dibicarakan disini adalah Siyasah Syar’iyyah seperti yang disinggung para ulama terdahulu maupun sekarang yaitu politik yang dilandaskan kepada kaidah-kaidah syariat, hukum dan tuntutan-tuntutannya. Sebab tidak semua politik sesuai dengan syara’. Banyak politik yang berbenturan dengan syariat dan banyak politik yang tidak mempedulikan syariat, suka atau tidak suka, menerima atau menolak, yang penting politik terus berlalu di jalannya sesuai dengan konsep para pelakunya.

Yang demikian ini tidak bisa dianggap sebagai politik menurut perspektif syariat. Sebab politik menurut perspektif syariat ialah menjadikan syariat sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya.

Banyak pemikiran mengenai politik Islam yang sering pula menimbulkan pro dan kontra. Baik itu masalah bentuk pemerintahan, hubungan Islam dan negara, ideologi (dasar) negara, dan lain sebagainya. Para sarjana Muslim bergulat merumuskan ramuan yang tepat bagi sebuah negara untuk mengakomodir bentuk pemerintahan yang bertolak atau bersumber dari Islam sebagai agama yang diakui keholistikannya. Dari sini saja sudah muncul sebuah kesimpulan bahwa mustahil ada negara yang tidak menyentuh atau tidak mengakomodir agama. Artinya tidak akan ada negara yang benar-benar sekular sekalipun dia mengklaim negaranya adalah sekular.

Ambil contoh Turki, yang sering mendengungkan bentuk sekularisme dalam bernegara. Namun kenyataannya malah mengatur masalah adzan yang tidak boleh memakai bahasa Arab pada waktu itu. Tidak hanya di dunia Muslim, di Amerika pun yang mengatakan bahwa mereka adalah negara liberal sekaligus sekular, tidak mampu menjalankan pemerintahan yang benar-benar netral dari persoalan agama.

kembali ke wacana Islam dan hubungannya dengan negara, yang menarik adalah ketika seorang ilmuan Muslim liberal berkesimpulan bahwa masalah penerapan syariat dalam negara harus melihat dampak yang dihasilkan, atau memprediksikan efek dari penerapan syariat tersebut. Pada poin ini jelas membuat sebagian sarjana Muslim lainnya yang loyal terhadap penerapan syariat secara kaffah menjadi terusik. Karena maksud dari memprediksikan hasil dari penerapan syariat tersebut adalah mereka ingin mengatakan bahwa masyarakat pasti cenderung tidak senang dengan penerapan syariat. Apalagi jika di takut-takuti dengan hukuman potong tangan, rajam, cambuk, dan sebagainya sehingga lebih baik syariat itu tidak dimasukan dalam undang-undang.

Contoh lain dari ketidaksukaan masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah, penggeneralisasian hukum yang kelak akan diterima baik atas orang Muslim maupun non-Muslim. Lantas bagaimana dengan isu-isu HAM yang menyoroti persoalan kaum minoritas (baca: non-Muslim). Lagi-lagi yang menjadi fokus adalah masalah kaum non-Muslim, karena sarjana Muslim dari kubu pendukung teori ini sangat memikirkan kondisi orang-orang non-Muslim yang mungkin akan merasa “terzhalimi” lantaran diterapkannya syariat Islam sebagai legal constitution. Benarkah demikian?

Menurut penulis, perlu ada kajian lebih detail dalam membahas masalah syariat sebagai legal constitution pada konteks NKRI, agar tidak terkesan “ekstrem” dalam mengusung penerapan syariat dan juga tidak terkesan liberal ketika berusaha mendialogkan masalah ini. Intinya, setiap orang punya hak dalam kancah perpolitikan negara dan berhubung negara Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, tidak bisa kita menolak adanya dorongan kuat yang menyuarakan syariat Islam sebagai landasan negara. Meskipun pada tataran praktis kita akan dibenturkan pada berbagai pemikiran-pemikiran yang permisif dan cenderung lebih terkesan “takut” pada yang namanya syariat.

[1] QS. Ar-Ra’ad: 19.

[2] DR. Tijani Abd. Qadir Hamid, Pemikiran Politik Dalam Al-Quran.

[3] Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik.

[4] Peter H. Merkl, Continuity and Change.

[5] Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad ibn Taimiyah.

[6] Yusuf al-Qaradhawi, al-Siyasah al-Syar’iyyah.

[7] Herbert McClosky, “Political Participation”, International Encyclopedia of the Social Sciences

[8] Lihat Imam al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: