Memuat berita yang memihak kepada ISLAM

Oktober 16, 2008

Legalitas ‘Israel’ di Atas Legalitas Palestina

sumber http://www.infopalestina.com
Dr. Abdussatar Qasem
Sejak dibentuknya Otoritas Palestina (OP) tahun 1994, di sana ada yang mencari-cari sebuah hukum Palestina dan berusaha menerapkannya. Awal mulanya tidak mudah, karena tidak mungkin menulis sebuah hukum secara cepat di antara pagi hingga petang. Maka waktu terus berjalan hingga sampai datang kesempatan menuangkan ide membuat menuangkan hukum dan mendirikan lembaga yang representatif bertugas membuat undang-undang dasar (UUD) berikut peraturan undang-undang lain yang mengatur semua aspek kehidupan. Bangsa Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza mulai tahun 1994 berpindah ke arah masa transisi, sebagaimana kondisi semua bangsa di dunia. Masa transisi ini terlihat ragu dan gamang serta tidak adanya kejelasan pandangan, dilalui dengan berbagai pengalaman antara benar dan salah.

Pemilu legislatif tahun 1996 adalah awal kebangunan institusi-institusi otoritas resmi bertanggungjawab mengurusi aturan legislasi, memenuhi tuntutan untuk menutupi kevakuman hukum yang bisa membuat kehidupan sehari-hari seorang penduduk sipil lebih gampang dan mudah. Akan tetapi persoalannya adalah tidak berjalan sesuai dengan standar-standar profesionalitas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Palestina tidak menjalankan tugas dengan semestinya, karena alasan kinerja internal yang tidak optimal atau adanya tekanan dari pihak eksternal.

Prioritas untuk Menerapkan Oslo

Dari sisi realita, sesungguhnya prioritas adalah, dari dulu hingga detik ini, adalah menerapkan kesepakatan perjanjian Oslo berikut rincian-rinciannya, khususnya kesepakatan sementara Kairo tahun 1994 dan kesepakatan Taba tahun 1995. OP, sesuai kesepakatan-kesepakatan tadi, dibawah ujian terus-menerus dari ‘Israel’ dan Amerika Serikat. Maka konsekuensinya mereka harus menunjukkan komitmen dengan semua kesepakatan-kesepakatan tadi, dari sisi realisasi, jika ingin kewenangannya diperluas dan gelontoran dana dari negara-negara donatur bisa terus cair. Artinya, Oslo berikut rentetannya menjadi pihak yang paling unggul dibandingkan dengan semua keputusan-keputusan hukum internal Palestina. Ini juga berarti bahwa keberlangsungan OP sangat tergantung pada sampai sejauh mana sambutannya atas semua tuntutan luar, khususnya tuntutan keamanan.

Secara parsial bukan global, hal ini bisa ditafsirkan adanya kegamangan kepala OP dalam mengakui atas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan oleh DPR. Seharusnya ia mempelajari terlebih dulu jika memang RUU bersesuaian dengan Oslo, atau minimal tidak bertentangan dengannya. Ia juga seharusnya menegaskan bahwa hal itu tidak mempengaruhi terhadap kekusaannya. Pihak DPR tidak menentang kepala OP, bahkan mencari-cari alasan akan ketidakmampuannya ini. Padahal kepala OP mendapat dukungan mayoritas di dewan, dan tidak memperkirakan munculnya perang demi krisis hukum.

Hingga kini pihak OP melanggar UUD Palestina demi memihak kepentingan kesepakatan Oslo. Sebagai contoh, mereka menangkapi sejumlah orang pascakesepakatan Oslo dan membiarkannya di penjara dalam waktu yang lama. Hal itu dilakukan untuk mempertegas pengejarannya kepada para pejuang Palestina atau mereka yang disangka akan melakukan perlawanan dengan cara lain. Hingga kini mereka tetap menangkapi orang dan menjebloskannya ke dalam penjara tanpa alasan hukum yang jelas. Namun kita terkadang mendengar sanjungan dari ‘Israel’ dan Amerika Serikat atas operasi penangkapan seperti ini dan meminta pihak OP meningkatkan operasi tersebut. Secara umum, pihak Barat tidak sungkan-sungkan lagi untuk menegaskan bahwa pemberian gaji pegawai Palestina sangat tergantung pada sampai sejauh mana pemberangusan yang dilakukan pihak OP terhadap apa yang disebut dengan teroris. Semua urusan itu diselesaikan oleh Barat dan ‘Israel’ dengan sebuah cara yang menjadikan seorang Palestina menerima saja suapan roti yang harganya dibayar mahal oleh penderitaan anak bangsanya sendiri, tanpa mempedulikan hukum yang menjamin kesatuan orang.

Kebiasaan Melanggar Hukum

Melanggar hukum dan konsensus adalah kebiasaan yang terjadi di tanah Palestina, baik sebelum atau sesudah pembentukan OP. Saat itu, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tidak pernah menghormati konsensus nasional Palestina. Bahkan PLO sendiri tidak menghormati dirinya atau konsensus yang dibuatnya sendiri. Sebagai contoh PLO mengeluarkan inisiatif untuk solusi damai tahun 1970. Didalamnya beriskan ajakan untuk mendirikan negara demokrasi sekuler di Palestina yang menampung semua pemeluk agama langit. Sekedar informasi, konsensus nasional Palestina itu mengajak untuk mengembalikan keseimbangan populasi penduduk Palestina sebelum adanya perang Zionis ‘Israel’. Arafat ketika itu melakukan kunjungan ke Mesir tahun 1983, padahal keputusan-keputusan Dewan Nasional Palestina (DNP) mengaitkan kemajuan hubungan dengan pihak Mesir ini pada sampai sejauh mana Mesir menjauhkan diri dari kesepakatan Camp David.

DNP sendiri mengambil berbagai keputusan tahun 1988 pada konfrensi yang digelar di Aljazair. Yang keputusan-keputusan itu sendiri melanggar konsensus, yaitu menerima keputusan Majelis Umum PBB nomor 181 dan Dewan Keamanan nomor 242 dan338. Dari sisi hukum, seharusnya DNP melakukan revisi terhadap konsensus terlebih dulu. Namun mereka lebih mengutamakan pelanggaran. Oleh karena itu Arafat tidak mendapatkan kesulitan dalam menandatangani kesepakatan Oslo dan merealisasikannya sebelum disetujui terlebih dulu oleh pihak DNP. Sementara para anggota DNP sendiri tidak menjadikan ini sebagai masalah serius dan tidak berusaha untuk membela lembaga dan kewenangannya.

Di masa OP, seharusnya diselenggarakan pemilu presiden dan legislatif tahun 1999. Namun pemilu presiden tidak bisa diselenggarakan selain setelah wafatnya Arafat dan pemilu legislatif baru bisa dilakukan pada tahun 2006 lalu. Dimana parlemen Palestina sendiri yang dipilih tahun 1996 bekerja secara illegal selama 6 tahun dan tidak peduli dengan urgensinya sebuah legalitas hukum dalam sejarah bangsa-bangsa.

Legalitas Palestina

Siapa saja yang mengikuti perkambangan sejarah Palestina sejak tahun 1967, akan sulit untuk mengatakan bahwa disana ada legalitas Palestina yang terpisah dari dua dimensi, pribadi dan eksternal. Disana ada isyarat legalitas pada level PLO yang bersifat musiman, khususnya pada diri Arafat, yang itu sangat penting bagi organisasi tersebut. Sebagai contoh undangan untuk mengadakan konfrensi DNP di Amman, Yordania tahun 1984 telah dibuat untuk membahas isu-isu politik yang ada kaitannya dengan konflik internal di tubuh Fatah. Sementara ketua PLO melihat urgensi memproteksi “legalitas” PLO dalam menghadapi musuh-musuhnya. Begitu juga terjadi kasus yang sama ketika diadakan konfrensi DNP tahun 1988 dengan tujuan membolehkan apa-apa yang dilarang sejarah hukum. Di masa OP, Arafat mengundang DNP untuk mengadakan rapat membahas resiko dari revisi konsensus nasional yang disesuaikan dengan keinginan ‘Israel’ dan Barat.

Dalam sejarahnya, pembentukan DNP tidak dilakukan menurut standar yang berlaku dan profesionalitas. Bahkan ketua PLO sendiri yang memiliki hak untuk memilih keanggotaan dari DNP secara aklamasi. Pemimpin PLO ini berharap sekali mayoritas anggota DNP yang dipilih tersebut dari para pendukungnya yang tidak menentang pelanggaran-pelanggaran hukum tadi dan tidak melakukan rapat-rapat selain pada kondisi yang menurut mereka cocok dan perlu. Sehingga DNP berikut lembaga eksekutif dan dewan pusat PLO hanyalah sekedar alat yang bisa dimainkan oleh ketua PLO.

Lembaga eksekutif PLO sendiri tidak punya komitmen untuk menjalankan AD/ART yang mengatur kerja dan kinerja masing-masing anggota DNP dan DPP PLO. Jika kita tinjau kembali masalah ini, kita akan menemukan bahwa setiap badan dan departemen PLO telah kehilangan legalitas. Mereka tidak punya hak untuk bertemu, bermusyawarah dan mengambil keputusan sebagai lembaga resmi yang mewakili bangsa Palestina. Hal itu kita bisa saksikan akhir-akhir ini setelah kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif tahun 2006 lalu bagaimana upaya-upaya mematikan dilakukan oleh kepala OP dan para pembantunya untuk menghidupkan PLO sebagai sumber legalitas satu-satunya di wilayah Palestina. Hal itu digagas untuk mencabut legalitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Palestina. Padahal sebelumnya PLO ini ibarat barang yang sudah dilupakan, tapi seketika berubah menjadi mudah lagi yang butuh dibantu dan diayomi.

Tentu, bermain-main dengan masalah legalitas hukum di wilayah Palestina menjadikan elemen luar berani intervensi dalam masalah internal Palestina. Dengan tujuan, melaksanakan kesepakatan Oslo berikut tuntutannya semata dan merealisasikan perundingan damai akhir dengan ‘Israel’. Pihak eksternal, pascapembentukan OP, sangat getol untuk mencari jalan keluar dengan alasan agar bisa menjaga pasukan pendukung perundingan dengan pihak ‘Israel’. Untuk mendukung program luar, OP mendapatkan gelontoran dana, dukungan media dan pasukan keamanan yang semestinya, walaupun itu harus mengorbankan persatuan dan kesatuan Palestina. Seperti saat kemenangan Hamas dalam pemilu, negara-negara Arab mengumumkan bahwa mereka hanya akan mengakui perwakilan PLO dan negara-negara lain juga mengajak Hamas untuk komitmen dengan legal formal Palestina yang itu terwakili oleh PLO.

Disini, kita ingat Mahkamah Revolusi Palestina untuk membuktikan secara gamblang akan kediktatoran para pimpinan PLO. Setelah Hamas menguasai Jalur Gaza, pihak Kepresidan Palestina memutuskan sejumlah komandan Fatah di level kedua untuk diadili dengan tuduhan kabur dari medan pertempuran. Maka dibentuklah mahkamah militer Jericho sesuai dengan hukum mahkamah revolusi Palestina milik PLO yang dikeluarkan tahun 1979 untuk mengadili delapan komandan Fatah. Tahu-tahu hukum ini muncul ke permukaan dan menjadi legal untuk digunakan. Sebenarnya, kalau hukum ini diterapkan secara benar, tentulah para pimpinan OP, khususnya Mahmud Abbas, akan dihukum tembak.

Legal Formal dalam Struktur OP

Selayaknya lembaga formal di setiap negara terdiri dari presiden, parlemen, pemerintah dengan diawasi oleh lembaga yudikatif. Lembaga-lembaga ini bertugas secara dinamik saling menghormati kewenangannya masing-masing di bawah jaminan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar negara tidak terjerumus dalam fitnah internal atau campur tangan asing yang berubah menjadi konflik. Seharusnya juga pihak OP, yang hingga kini belum berubah menjadi negara, tidak melakukan hal-hal nyeleneh bertentangan dengan kaidah di atas untuk terjaminnya hirarki kepemimpinan, pembagian tugas dan wewenang serta bisa mendorong kepada kemajuan. Kepala OP yang terpilih adalah bagian dari legalitas, begitu juga parlemen. Adapun pemerintah juga bagian dari legalitas karena mereka bekerja untuk melindungi legal formal sesuai dengan kaidah konstitusi yang ada. Hal yang sama juga harus ada lembaga yudikatif independen yang selalu mengawasi, membuat keputusan-keputusan hukum yang bersinergi dengan tuntutan hukum yang ada.

Landasan-landasan dasar ini tidak menjadi komitmen bagi OP di masa Arafat, hingga pascakemenangan Hamas dalam pemilu legislatif. Ada hal yang perlu disoroti juga, dan ini muncul sangat mengejutkan, parlemen yang masa jabatannya sudah berakhir, setelah kemenangan Hamas, melakukan rapat-rapat dan mengalihkan sejumlah kewenangan khusus parlemen kepada kepala OP.

Kewenangan aparat keamanan dipindah-alihkan dari pemerintah ke presiden, kekuasaan pemerintah pada lembaga radio dan televisi dipindahkan dari pemerintah kepada presiden dan penunjukkan ribuan orang di jabatan-jabatan pemerintah yang tidak ada batasnya. Setelah itu para politikus dan awak media sibuk dengan masalah legalitas Palestina. Mereka sama-sama menegaskan bahwa PLO adalah sumbernya dan kepala OP adalah perwakilan utama dalam menejemen PLO. Artinya, legal formal hanya berpusat di kepala OP saja, diluar itu tidak mewakili legalitas. Tujuan dari sudah jelas yaitu mencabut legalitas parlemen Palestina yang sekarang dikuasai penuh oleh Hamas dan mendepak gerakan ini dari lingkaran legal formal Palestina. Atau dengan kata lain, disana ada keputusan jelas akan hasil pemilu legislatif Palestina tidak mendapatkan pengakuan dan mengambil berbagai langkah untuk mengembalikan kekuasaan penuh bagi pendukung Oslo dan kroni-kroninya.

Legalitas Abbas dan Kepala Pemerintahannya

Jika kita melihat UUD tentang OP dan pemilihan umum presiden yang telah berjalan, maka Abbas adalah kepala OP yang terpilih secara legal. Jika kita melihat mahkamah revolusi Palestina yang sudah kita sebutkan diatas, maka Abbas illegal. Maka ia harus dibawa ke pengadilan militer milik PLO karena berbagai tuduhan, yang vonisnya bisa digantung atau dihukum tembak. Sedangkan PM Fayyadh bersama anggta kabinetnya, tidak satupun yang berhak mendapatkan bentuk legalitas apapun. Karena dalam UUD Palestina tidak ada yang disebut dengan pemerintahan transisi yang bersifat permanen. Begitu juga tidak ada peraturan undang-undang dibawah UUD yang menyinggung soal masalah ini.

Pemerintahan yang dibekukan di Gaza juga tidak legal, namun tidak adanya legalitas ini bukan salah mereka, tapi tanggungjawab Mahmud Abbas yang menginginkan pemilihan dia sebagai kepala OP dihormati dan tidak ingin menghormati hasil pemilihan anggota parlemen Palestina.

Pemerintah Gaza tetap berlangsung dan bertahan walaupun berbagai tekanan datang mendera, baik dari internal Palestina sendiri maupun dari ‘Israel’, negara-negara Arab dan dunia internasional. Sementara pemerintah Ramallah tetap berjalan karena dukungan dana negara-negara donatur dengan arahan dari ‘Israel’ dan Amerika Serikat.

Kesimpulan

Persoalan pengakuan akan eksistensi ‘Israel’ menjadi hal krusial bagi legalitas bangsa Palestina. Kondisinya menjadi tidak kondusif sesuai prediksi sejumlah pakar dan penulis Palestina, khususnya Naji Ali. Kini ‘Israel’ menjadi sebuah eksistensi yang legal, tidak hanya terkait dengan pembelaannya namun juga terkait dengan eksistensi Palestina. Termasuk hal yang aneh dalam sejarah adalah orang-orang yang ditekan harus membela orang-orang yang menekannya dan orang yang dizalimi membela orang yang menganiayanya.

Bicara soal legalitas Palestina tidak bisa konsisten selama prioritas kesepakatan dilakukan dengan ‘Israel’ yang ingin meruntuhkan bangunan kehendak demokrasi yang bebas bagi bangsa Palestina. Ada yang melihat bahwa legalitas ‘Israel’ yang lebih prioritas dan begitulah, tentu menggunakan logika itu, mereka berkomunikasi dengan orang-orang Palestina. Jika memang begitu, maka sangat sulit untuk berbicara tentang persatuan dan kesatuan Palestina dalam waktu yang singkat.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: